LATIHAN SOAL ADMINKES TERBARU

 

Kisi-Kisi Soal PPPK CPNS PPPK Administrator Kesehatan Sesuai KemenpanRB

Kemampuan Umum

1. Peraturan-peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan Fungsional
   Kemampuan ini mencakup pemahaman terhadap aturan kepegawaian ASN, termasuk hak dan kewajiban pegawai, jenjang jabatan, penilaian kinerja, pengembangan karier, serta ketentuan khusus jabatan fungsional. Administrator Kesehatan harus mampu menerapkan aturan ini secara tepat dalam pengelolaan administrasi SDM kesehatan.

2. Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan
   Menguasai berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan, mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, hingga kebijakan teknis. Pengetahuan ini penting agar setiap kegiatan administrasi dan kebijakan kesehatan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

3. Kebijakan-kebijakan Bidang Kesehatan
   Memahami arah, tujuan, dan prioritas kebijakan kesehatan nasional maupun daerah. Administrator Kesehatan dituntut mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program dan kegiatan yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

4. Tata Kelola Bidang Kesehatan
   Kemampuan dalam memahami prinsip tata kelola yang baik (good governance) di bidang kesehatan, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan program kesehatan berjalan tertib, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
   Memahami susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pengetahuan ini membantu Administrator Kesehatan dalam berkoordinasi, menyusun administrasi, serta menjalankan tugas sesuai kewenangan unit kerja masing-masing.

6. Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan (Adminkes)
   Menguasai konsep, peran, tugas, dan tanggung jawab jabatan fungsional Adminkes, termasuk butir kegiatan dan pengembangan kompetensi. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas sesuai dengan standar jabatan fungsional yang ditetapkan.

Kemampuan Khusus

1. Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan
   Kemampuan dalam memberikan dukungan administrasi terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan kesehatan, sehingga program dapat berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

2. Analisis Administrasi dan Kebijakan Kesehatan dalam Program Pembangunan Kesehatan
   Kemampuan menganalisis data, dokumen, dan proses administrasi kebijakan kesehatan untuk menilai kesesuaian, efektivitas, serta dampaknya terhadap pelaksanaan program pembangunan kesehatan.

3. Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan
   Menguasai proses administrasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan, mulai dari persyaratan, prosedur, hingga evaluasi kelengkapan dokumen, agar pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar dan ketentuan.

4. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   Kemampuan mendukung proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengelolaan administrasi, penyiapan dokumen, serta pemantauan pemenuhan standar mutu dan keselamatan pasien.

5. Sertifikasi Tenaga Kesehatan dan Produk-produk yang Terkait Bidang Kesehatan
   Kemampuan dalam pengelolaan administrasi sertifikasi tenaga kesehatan serta produk kesehatan, termasuk pemahaman persyaratan dan prosedur, guna menjamin mutu tenaga dan produk yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

Contoh Soal PPPK CPNS Administrator Kesehatan & Pembahasan

Latihan soal berikut dirancang khusus untuk membantu Anda memahami format dan jenis pertanyaan yang mungkin muncul pada seleksi PPPK CPNS Administrator Kesehatan. Setiap soal disertai pembahasan lengkap untuk memudahkan Anda mempelajari konsep-konsep penting, memperkuat pemahaman, dan meningkatkan kemampuan analisis. Persiapkan diri Anda dengan optimal melalui contoh soal berikut!

1. Dalam proses pengadaan alat kesehatan di rumah sakit pemerintah, panitia teknis memastikan bahwa produk yang ditawarkan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Salah satu acuan yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI), yang berkaitan erat dengan proses sertifikasi dan izin edar alat kesehatan. Dalam kebijakan mutu dan keselamatan pasien, peran SNI terhadap sertifikasi alat kesehatan di Indonesia terletak pada...

 A.      Memberikan dasar penilaian kesesuaian mutu alat kesehatan sebelum memperoleh izin edar dari  Kementerian Kesehatan
B.      Menjadi standar sukarela yang tidak berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi alat kesehatan
C.      Mengatur mekanisme impor alat kesehatan dari negara yang tidak memiliki standar internasional  sepadan
D.     Menjadi pengganti regulasi WHO tentang standar keamanan alat kesehatan

E.     Mengatur seluruh spesifikasi teknis yang wajib dipenuhi dalam proses uji klinik alat kesehatan

Jawaban: A

Pembahasan: 

SNI berfungsi sebagai standar teknis nasional yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional), dan menjadi dasar dalam penilaian kesesuaian mutu, keamanan, dan kinerja alat kesehatan. Sebelum izin edar diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, alat kesehatan wajib memenuhi standar tertentu, baik SNI maupun standar internasional yang diakui (seperti ISO/IEC). Oleh karena itu, SNI menjadi bagian integral dari proses sertifikasi dan penjaminan mutu alat kesehatan di Indonesia.

2. Dalam proses pengawasan mutu alat kesehatan di Indonesia, pemerintah mewajibkan setiap produk untuk memperoleh izin edar sebagai bentuk jaminan keamanan dan efektivitas. Regulasi ini melibatkan berbagai lembaga sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks tata kelola sistem kesehatan nasional, instansi yang memegang tanggung jawab utama dalam penerbitan izin edar alat kesehatan di Indonesia adalah...

a.      BPOM
b.      Kementerian Perindustrian
c.       KTKI
d.      Ditjen Farmalkes
e.      BNSP

Jawaban: D

Pembahasan: Tanggung jawab penerbitan izin edar alat kesehatan berada pada Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes) Kementerian Kesehatan RI. Ditjen ini melakukan evaluasi teknis, administrasi, dan mutu produk, termasuk memastikan bahwa alat kesehatan memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Proses registrasi melibatkan sistem OSS (Online Single Submission) dan e-registrasi alat kesehatan yang dikelola oleh Kemenkes.

3. Sebuah rumah sakit tipe B ingin mengajukan perpanjangan akreditasi. Tim manajemen mendapati bahwa tingkat infeksi nosokomial di rumah sakit telah meningkat selama satu tahun terakhir. Berdasarkan pedoman KARS, langkah apa yang harus dilakukan sebelum survei akreditasi?

a.         Mengajukan perpanjangan waktu untuk survei akreditasi sambil menyusun rencana perbaikan mutu.
b.        Mengadakan pelatihan ulang tentang pengendalian infeksi untuk seluruh staf rumah sakit.
c.         Menunda pengajuan akreditasi hingga tingkat infeksi nosokomial berada di bawah standar KARS.
d.        Mengganti metode pelaporan indikator mutu sehingga data infeksi tidak menjadi kendala dalam akreditasi.

e.    Melibatkan tim eksternal untuk melakukan audit risiko dan mengidentifikasi penyebab peningkatan infeksi.

Jawaban: E

Pembahasan: Menurut pedoman KARS, rumah sakit harus mengidentifikasi penyebab peningkatan infeksi melalui audit risiko sebelum pengajuan akreditasi

4. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan publik, pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi tenaga kesehatan melalui lembaga yang berwenang. Kebijakan ini diharapkan memperkuat profesionalisme, keselamatan pasien, dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks manajemen mutu SDM kesehatan, kontribusi utama dari program sertifikasi tenaga kesehatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan terlihat pada...

 A.        Peningkatan efisiensi biaya operasional karena tenaga kerja lebih terampil dan mandiri dalam bekerja
B.        Penurunan angka antrian pasien akibat tenaga kesehatan yang sudah tersertifikasi dapat bekerja lebih cepat
C.        Terjaminnya kompetensi tenaga kesehatan melalui proses verifikasi kemampuan dan pelatihan berkelanjutan
D.       Kenaikan gaji dan tunjangan tenaga kesehatan sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas kerja
E.     Penambahan jumlah tenaga kesehatan bersertifikat sebagai strategi memperluas jangkauan layanan

Jawaban: C

Pembahasan: Sertifikasi tenaga kesehatan adalah bentuk pengakuan resmi atas kompetensi profesi, yang dilakukan oleh lembaga seperti Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Melalui mekanisme ini, tenaga kesehatan harus membuktikan kemampuannya secara teoritis dan praktis sesuai dengan standar profesi dan etika. Dengan demikian, sertifikasi menjadi instrumen penting untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien karena setiap tenaga kesehatan bekerja berdasarkan standar kompetensi yang terukur.

5. Dalam menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, apa yang harus dipertimbangkan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan?

a.      Menambah jumlah tenaga kesehatan tanpa pelatihan tambahan
b.      Meningkatkan fasilitas kesehatan tanpa mempertimbangkan kebutuhan SDM
c.       Mengembangkan program pelatihan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan layanan
d.      Meningkatkan gaji tenaga kesehatan tanpa meningkatkan kompetensi 

e.     Mengurangi beban kerja tenaga kesehatan tanpa meningkatkan efisiensi

Jawaban: C

Pembahasan: Kebijakan yang efektif untuk pengembangan SDM kesehatan harus mencakup program pelatihan berkelanjutan yang memastikan tenaga kesehatan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan layanan.

YUKK Join TRYOUT+EBOOK SOAL PPPK CPNS Administrator Kesehatan di Laman WEB https://tryoutasn.com/ dan Youtube TRYOUTASN